RAKOR LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Kudus, tanggal 22 Agustus 2016 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, seksi Pendidikan Diniyyah dan Pontren  mengadakan rakor lembaga pendidikan keagamaan diikuti oleh 120  peserta rapat dari unsur kepala TPQ, , kepala  madin dankepala  Ponpes bertempat di aula lantai 2 . Sedangkan tujuan dilaksanakan rakor ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan menyangkut kelembagaan , organisasi dan administrasi pendidikan.

Kasi Pendidikan Diniyyah dan Pontren HM. Kafit, S.Ag, M.Pd. dalam memimpin rakor mengatakan terkait dengan adanya regulasi atau aturan di Kantor Kementerian Agama yang perlu diketahui bahwa ada 3 lembaga keagamaan yaitu TPQ , Madin dan Pondok Pesantren . Lembaga keagamaan yang ada harus mempunyai  ijin operasional , karena kalau tidak mempunyai ijiin operasional,  lembaga tersebut  tidak bisa menjadi binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Perkembangan pendidikan Alqur’an saat ini sangat pesat dan masyarakat sangat mempercayai dengan adanya pendidikan Alqur’an ini. Kepercayaan masyarakat ini bisa dibuktikan yaitu dengan  adanya  bahwa di Kabupaten Kudus mempunyai TPQ sebanyak 466 lembaga.Dan perlu diketahui saat ini ada wacana perubahan nama dari TPQ menjadi RTQ . Sebenarnya ini baru usulan belum ada juknisnya. Oleh karena itu diharapkan  supaya tidak bermasalah dalam pengajuan terkait , dengan kesejahteraan guru  TPQ  bantuan hibah yang  pengajuannya masih  atas nama RTQ .harap diganti dengan  nama TPQ. Sebab kalau pengajuan operasionalnya  masih  menggunakan nama RTQ  maka akan ditolak . Dalam hal  pengajuan operasional  Sarpras baik tpq, Madin dan Ponpes tidak usah melalui MENKUMHAM  tetapi cukup dengan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Dan dengan adanya undang undang yang baru , belajar 5 hari kerja ( Full Day ) dari masing masing masing lembaga pendidikan ada yang pro dan kontra. Dan Kemenag dalah termasuk lembaga yang tidak setuju dengan adanya Full Day tersebut karena akan mengganggu pembelajaran yang ada di TPQ, Madin dan Ponpes . Hal ini bisa mengakibatkan  pendidikan di lembaga agama tidak akan terwujud. ,Selanjutnya hasil rakor yang telah disepakaati ada;ah sebagai berikut :

1. Untuk numenklatur lembaga Pendidikan Alqur’an sesuai petunjuk dari Direktorat PD Pontren adalah TPQ bukan RTQ.
2. Pendataan guru guru TPQ harus dilakukan validasi Update data setiap tahun, seiring kemajuan teknologi, hendaknya koordinasi, komonikasi . Pendataan dilaksanakan berbasis IT
3. Upayakan peningkatan aktifitas , organisasi yang ditandai semakin tertib administrasi pembelajaran.
4. Bagi Madin yang ijin operasionalnya sudah kedaluarsa , segera mengajukan pembaharuan.
5. Standarisasi guru terus di daalami , guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
6. Pendidik pada Madin  harus lebih aktif / open jangan sak kobere.
7. Kemenag tidak mempersulit ijin operasional  ponpes asal persyaratannya betul . Persyaratan tersebut yaitu : kyai , santri , masjid/ mushola , adanya kajian kitab dan asrama.
8. Ponpes harus terbuka sehingga tidak terkesan sebagai sarang teroris. Dan bagi Pondok Pesantren yang belum memperbaruhi ijin operasional agar segera mengurusnya.

St. Zul